makalah DAMPAK PENCEMARAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO (etika bisnis dan lingkungan)

PERSPEKTIF DAMPAK PENCEMARAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO SEBAGAI

BUKTI PENCEMARAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP SERTA

ANALISA BERBAGAI PERMASALAHANNYA

LATAR BELAKANG

Telah terjadi peristiwa luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo Surabaya, Jawa Timur

pada Tanggal 28 Mei 2006, sekitar pukul 22.00, karena terjadinya kebocoran gas hidrogen

sulfida (H2S) di areal ladang eksplorasi gas Rig TMMJ # 01, di lokasi Banjar Panji

perusahaan PT. Lapindo Brantas (Lapindo) di Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong,

Kabupaten Sidoarjo. Dimana kebocoran gas tersebut berupa semburan asap putih dari

rekahan tanah, membumbung tinggi sekitar 10 meter. Semburan gas tersebut disertai

keluarnya cairan lumpur dan meluber kelahan warga. Semburan lumpur panas di kabupaten

Sidoarjo sampai saat ini belum juga bisa teratasi. Semburan yang akhirnya membentuk

kubangan lumpur panas ini telah memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan

warga setempat dan sekitarnya. Kompas edisi Senin (19/6/06), melaporkan, tak kurang 10

pabrik harus tutup1, dimana 90 hektar sawah dan pemukiman penduduk tak bisa digunakan

dan ditempati lagi, begitu pula dengan tambak-tambak bandeng, belum lagi jalan tol

Surabaya-Gempol yang harus ditutup karena semua tergenang lumpur panas. Berdasarkan

data yang didapat WALHI Jawa Timur, yang mencatat jumlah pengungsi di lokasi Pasar

Porong Baru sejumlah 1110 Kepala Keluarga dengan Rincian 4345 jiwa dan 433 Balita,

Lokasi Kedung Bendo jumlah pengungsi sebanyak 241 Kepala Keluarga yang terdiri dari

1111 Jiwa dan 103 Balita, Lokasi Balai Desa Ronokenongo sejumlah 177 Kepala keluarga

dengan rincian 660 jiwa.

1. Kompas edisi Senin , Tanggal 19- 06 tahun 2006.

Didalam kasus luapan Lumpur lapindo, telah terjadi juga aspek pelanggaran Hak

Asasi Manusia (HAM),2 dimana PT Lapindo Brantas Inc. telah merugikan masyarakat

dalam pelbagai segi, misalnya, ekonomi, sosial, dan budaya, tidak dapat dibayangkan,

terdapatnya ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, produktivitas kerja masyarakat

menurun, ribuan (bahkan jutaan dimasa yang akan datang) anak terancam putus sekolah,

dan perekonomian Jawa Timur tersendat. Sampai pada era Reformasi di Tahun 2009

terhadap penegakan hukum atas kasus lumpur Lapindo tak kunjung dapat terselesaikan

dengan secara damai. Kebijakan politik minus etika lebih dikedepankan ketimbang aspek

keadilan masyarakat. Dari berbagai aspek yang seharusnya merupakan tanggung jawab

sepenuhnya PT Lapindo Brantas Inc./PT Energi Mega Persada yang mencakup aspek

pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hukum, politik, perdata dan pidana. Lambannya

penyelesaian kasus lumpur Lapindo, WALHI mengupayakan adanya cara yang ditempuh

oleh masyarakat melalui DPR (Public Inquiry), guna meminta pertanggung jawaban PT

Lapindo Brantas Inc dari kasus tersebut.

Berkaitan terhadap kasus tersebut, Jaksa Agung dapat ditunjuk untuk mewakili

korban Lumpur Lapindo melakukan menuntut terhadap PT Lapindo Brantas Inc, yang

terkait dengan kejahatan Lingkungan Hidup dan pelanggaran multi-dimensi akibat lumpur

panas. Melalui Public Inquiry (pemberitahuan kepada masyarakat) terhadap pihak-pihak

yang bertanggung jawab secara politik dan hukum untuk memberi ganti kerugian terhadap

kasus Lumpur Lapindo tersebut.3 Berdasarkan fenomena-fenomena inilah penulis berusaha

menuangkan fikiran, dan serta memberikan cara berfikir dengan dasar landasan hukum

yang berlaku, agar para pencari keadilan agar tidak salah melangkah didalam menentukan

sikap dalam memperjuangkan hak-haknya yang berdasarkan rasa keadilan.

B. TUJUAN DAN MAKSUD

Menganalisa terhadap kasus yang terjadi dari kebocoran gas berserta luapan

Lumpur panas adalah bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dengan maksud siapasiapa

yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut dalam hubungan terhadap instansi

terkaitan yang telah berkoordinasi dalam hal perizinan, dan terdapat statement yang

menyatakan didalam pemeriksaaan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jawa Timur terhadap saksi ahli dari BMG4, dengan menyatakan telah terjadinya kelalaian yang

merupakan kesengajaan Lapindo, akibat dari dampak besar bagi lingkungan dan kerugian

cukup besar bagi masyarakat yang merupakan bencana ekologi5, di Sidoarjo, Surabaya

Jawa Timur.

A.    KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Kerangka Teori dan Konsep, berdasarkan Difinisi H.L.A.HART yang

Menyatakan: Bahwa ”suatu konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur

kekuasaan yang berpusat kepada keajiban tertentu didalam gejala-gejala hukum yang

tampak dari kehidupan bermasyarakat ”.

Dan terhadap "Kejahatan Korporasi", Sally S. Simpson menyatakan "corporate

crime is a type of white-collar crime". Sedangkan Simpson, mengutip John Braithwaite,

mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai "conduct of a corporation, or employees

acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law".

Achmad Santosa : (Good Governance Hukum Lingkungan : 2001) mengatakan,

”kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 45 dan 46 UU No.23/1997

merupakan rumusan kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Belanda.

Jadi korporasi sebagai legal persoon, dapat dipidana berdasarkan UU No.23/1997 ”.

D. LANDASAN HUKUM

Kerangka dasar yaitu UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada

Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat, TAP MPR IX/MPR/2001 Uraian 116D dan 116 E, dan Peraturan Pemerintah RI

No.51 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, PP No. 51 Tahun

1993 KEPMEN LH No. 10 Th 1994 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan

(KEPMEN LH No. 11 Th 1994, KEPMEN LH No. 12 Th 1994, KEPMEN LH No. 13

Th 1994, KEPMEN LH No. 14 Th 1994, KEPMEN LH No. 15 Th 1994 ) ; KEPMEN

LH No. 42 Th 1994, KEPKA BAPEDAL No. 056 Tahun 1994, KEPMEN LH No. 54

Th 1995, KEPMEN LH No. 55 Th 1995, KEPMEN LH No. 57 Th 1995, KEPMEN LH

No. 39 Th 1996 dan KEPKA BAPEDAL No. 299/BAPEDAL/11/1996 tentang

Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan. LIMBAH B3 (bahan berbahaya dan beracun) : PP No. 19 Th 1995, PP 12

Th 1994 tentang perubahan PP No. 19 Th 1994 ; PENCEMARAN AIR : PP RI. No. 20

Th 1990, KEPMEN LH. No. 52/MENLH/101/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair,

KEPMEN LH. No. 58/MENLH/12/1995, KEPMEN LH. No. 42/MENLH/101/1996

KEPMEN LH. No. 43/MENLH/101/1996, dan PENCEMARAN UDARA : KEPMEN

LH. No. 35/MENLH/101/1993, KEPMEN LH. No. Kep-13/MENLH/3/1995, KEPMEN

LH. No. 50/MENLH/11/1996.

Dalam Bab IX, Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, dan telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan

hukum yang melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada pasal 46 UU No.23/1997

dinyatakan bila badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya

dijatuhkan selain terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah

atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Dan Inpres No. 1/1976 tentang

sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan,

pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum, Undang Undang No. 11/1967. Lokasi

pemboran Sumur BJP-1, dan Perda Kabupaten Sidoarjo No.16 tahun 2003.

E. METODE PENELITIAN

Didalam penulisan makalah ini, penulis hanya menggunakan data primair yang

terdiri dari bahan-bahan Pengetahuan lapangan akibat dampak pencemaran yang dari

akibat luapan lumpur panas disertai dengan gas beracun, serta bahan Pengetahuan

Hukum primair yaitu produk-produk hukum undang-undang yang terkait yang mengatur

dampak pencemaran lingkungan hidup, yang terdiri dari Kebijakan Dasar dan

Kebijakan Pemberlakuan dari kebijakan pemerintah didalam menjalankan

kekuasaannya, dan berupa bahan-bahan dari arikel di Web Site dan media cetak lainya

yang berkaitan dengan judul makalah tersebut diatas.

F. PERUMUSAN MASALAH

Terdapat beberapa permasalahan yang sering diabaikan, didalam penerapan

hukum terhadap dampak pencemaran lumpur lapindo yang didalam prakteknya belum

memenuhi rasa keadilan :

1. Apakah yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, terhadap suatu badan

hukum/Perusahaan yang sudah menganggap peusahaan tersebut tidak mampu

membayar/pailit dapat terlepas dari kewajiban untuk membayar dari pihak-pihak

yang dirugikan tersebut ?

2. Jika memang demikian sampai seberapa jauhkah tanggung jawab dari pemerintah

untuk mencari solusi dalam masalah korban lumpur lapindo, jika melihat keterkaitan

dari Instansi Pemerintah yang telah memberi ijin terhadap perusahaan yang

melakukan pemboran gas tersebut ?

3. Mengapa gugatan dari korban lumpur lapindo tidak melalui gugatan Class Action

yang dalam hal ini diwakili oleh suatu Yayasan yang berbentuk Badan Hukum/

Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia atau yang sejenisnya ? mengingat

gugatan Class Action harus diwakili oleh Suatu yang berbentuk Badan Hukum ?

G. ASUMSI

Asumsi sementara dari penulisan makalah dari ini, adalah sebagai berikut :

1. Jika luapan Lumpur lapindo di difinisikan sebagai bencana alam, maka kerusakan

yang terjadi tersebut tidak didasari adanya suatu kegiatan disekitar lokasi/obyek

bencana tersebut, bukanlah disebabkan oleh suatu bencana yang terjadi karena

proses alam, akan tetapi luapan Lumpur lapindo berserta dengan gas beracun adalah

disebabkan karena ketidak hati-hatian dari manusia, karena adanya kegiatan

pemboran, yang seharusnya proses didalam pengerjaannya pemboran tersebut harus

sesuai dari apa yang tertuang didalam proposal kegiatan pemboran dengan melalui

suatu penelitian yang terperinci dan sedetail-detailnya.

2. Kegiatan pemboran yang dilakukan oleh suatu badan hukum yang mendapat ijin

dari Pemerintah terkait, dan jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar/pailit

yang dengan melalui prosedur peradilan yang menyatakan perusahaan tersebut

dinyatakan pailit dengan suatu penetapan, maka dalam hal ini sudah seharusnya

Pemerintah terkait yang memberi ijin tersebut (berdasarkan Proposal), harus

mencarikan solusi atau jalan keluar untuk kehidupan masyarakat yang terkena

bencana lumpur lapindo tersebut. Pemerintah yang terkait, yang berdasarkan

kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakuan dari kasus luapan Lumpur lapindo,

maka berdasarkan kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakuan sudah dianggap

telah tidak melaksanakan amanat dari UU Dasar 1945 dan UU Hak Asasi Manusia

(Konfensi Intenasional), yang telah mengenyampingkan produk hukumnya sendiri

yaitu UU tentang Lingkungan Hidup (AMDAL) dan peraturan-peraturan lainnya

yang terkait dengan bencana tersebut.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP LINGKUNGAN HIDUP

Melihat kepada fenomena lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah sebagai

karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang

merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan lingkungannya yang selaras dengan

Wawasan Nusantara, didalam rangka mendayagunakan sumber daya alam serta untuk

memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UU Dasar 1945,6 untuk mencapai

kebahagian hidup berdasarkan Pancasila yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional terpadu

serta menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa

akan datang. Atas dasar tersebut inilah, perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk

melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan

seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan

pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan

lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan

hidup yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No.

3215) untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan Cq UU No. 23 Tahun 1997

tentang Lingkungan Hidup.

A.    Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian Lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain, dengan disertai pengelolaan lingkungan

hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi

kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,

pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Perlu dilakukannya pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya dasar dan terencana,

yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan

untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan

generasi masa depan. Oleh karenanya harus tersedianya sumber daya global yang

merupakan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya manusia,

sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.

Dan untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran tersebut haruslah

melihat kepada hal baku mutu lingkungan hidup, yang merupakan sebagai tolok ukur

batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada/atau

unsur pencemaran yang tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu

sebagai unsur lingkungan hidup. Dimana pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponnen lain kedalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.

B.    Latar Belakang Sebelum Terjadinya Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo

Sebelum terjadinya luapan lumpur lapindo Sidoarjo Surabaya, ekosistem serta

infrastruktur di Sidoarjo sangat baik, dimana kegiatan perekonomian berjalan lancar.

Lingkungan hidup disekitar masyarakat sidoarjo tertata sesuai dengan ketentuan Undang

Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Kesejahteraan perekonomian

sangat baik walaupun berjalan sangat lambat, akan tetapi terhadap swasembada pangan

terutama dibidang agrobisnis di sekitar wilayah sidoarjo Surabaya berjalan lancer sesuai

dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.

C.    Ruang Lingkup Lingkungan Hidup di Sidoarjo

1.     Pendekatan Intrumental.

Didasari kepada asas, tujuan dan sasaran, dimana pengelolaan lingkungan hidup

yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas

manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa. Dimana bagi setiap orang mempunyai hak yang sama atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mempunyai hak atas informasi lingkungan

hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan

menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar tersebut perlunya melakukan pengawasan dilaksanakan pengawasan

terhadap setiap usaha atau kegiatan dengan menunjuk pejabat yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup, dalam hal ini adalah Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah, yang dibentuk khusus oleh Pemerintah

Pusat. Pemerintah Daerah (Gubernur) berwenang melakukan pemaksaan perintah

terhadap penanggung jawab terhadap kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri

terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu

pelanggaran, untuk melakukan penyelamatan dan wewenang tersebut dapat diserahkan

kepada Bupati/Walikotamadya, dimana terhadap pelanggaran tersebut dapat dijatuhi

sanksi berupa pencabutan izin usaha atau kegiatannya. Sedangkan untuk melakukan

peningkatan kinerja usaha atau kegiatan dalam hal ini Pemerintah Pusat mendorong

penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup (dalam

hal ini kewenangan Meteri Lingkungan Hidup). Dan untuk menyelesaikan terhadap

Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan

berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa, sedangkan

penyelesaian sengketa diluar sidang tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan

hidup.

2.     Pendekatan Hukum Alam.

Dalam pendekatan hukum alam tidak terlepas dari Hukum Kehutanan yang

mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan, dimana menurut UU No. 5

Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LN.8/1967, TLN. 2832),

Hutan7 adalah suatu lapangan bertumbuh pohon-pohon yang secara keseluruhan

merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang oleh

Pemerintah ditetapkan sebagai hutan, industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumpurumputan

dan hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok.8

Berdasarkan Hukum Adat sebagai dasar pembangunan hukum, didalam mengadakan

unifikasi hukum adalah tidak memilih Hukum Adat sebagai dasar utama pembangunan

Hukum Tanah yang baru, yang secara sadar diadakan kesatuan hukum yang memuat

lembaga-lembaga dan unsur-unsur, baik yang terdapat dalam Hukum Adat maupun Hukum

Baru/Perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya orang melihat dan mengartikan

Hukum Adat hanya sebagai hukum positif yaitu sebagai hukum yang merupakan suatu

rangkaian norma-norma hukum, yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan

bermasyarakat. Hal tersebut berbeda sekali dengan norma-norma hukum tertulis, yang

dituangkan dengan sengaja secara tegas oleh Penguasa Legislatif dalam bentuk peraturan

perundang-undangan, norma-norma Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis adalah

rumusan-rumusan para ahli (hukum) dan hakim. Rumusan-rumusan tersebut bersumber

pada rangkaian kenyataan mengenai sikap dan tingkah laku para anggota masyarakat

hukum adat dalam menerapkan konsepsi dan asas-asas hukum, yang merupakan

perwujudan kesadaran hukum warga masyarakat hukum adat tersebut dalam menyelesaikan

kasus-kasus konkret/dampak akibat pencemaran lingkungan yang dihadapi dikawasan

lingkungan hidup.9

Dasar-dasar penjelasan tersebut, sangat berkaitan erat dengan kasus luapan lumpur

lapindo yang disertai dengan semburan gas beracun di sidoarjo Surabaya Jawa Timur,

didalam hal mengenai dampak pencemaran Lingkungan Hidup yang telah merusak

ekosistim dan infrastruktur serta merugikan bagi kalangan masyarakat, perusahaanperusahaan

kecil maupun besar, yang menyebakan kegiatan disekitar luapan Lumpur

Lapindo Sidoarjo tersebut menjadi lumpuh total.

D. Kajian Hukum Lingkungan Hidup Sebelum Terjadinya Luapan Lumpur Lapindo

Sidoarjo

Aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang menurut WALHI, bahwa PT

Lapindo Brantas Inc. telah merugikan masyarakat dalam pelbagai segi, misalnya, ekonomi,

sosial, dan budaya dan tidak dapat dibayangkan, dimana ribuan pekerja kehilangan mata

pencaharian, produktivitas kerja masyarakat menurun, ribuan (bahkan jutaan dimasa yang

akan datang) anak terancam putus sekolah, dan perekonomian Jawa Timur tersendat.

Sampai pada saat sekarang ini, terhadap penegakan hukum atas kasus luapan Lumpur

Lapindo tak kunjung jelas, terdapatnya kebijakan politik yang minus etika lebih

dikedepankan ketimbang aspek keadilan masyarakat. Bedasarkan pengamatan WALHI, dari

pelbagai aspek yang mesti menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc./PT Energi

Mega Persada mencakup aspek pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hukum, politik,

perdata dan pidana., sangat lambannya penyelesaian kasus lumpur Lapindo, dimana

WALHI akan mengupayakan suatu tindakan public inquiry, yang merupakan upaya yang

akan ditempuh oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat, untuk meminta

pertanggung jawaban PT Lapindo Brantas Inc.

Dalam kaitan dengan masalah tersebut, Jaksa Agung dapat ditunjuk sebagai

pengacara negara untuk menuntut PT Lapindo Brantas Inc. terkait dengan kejahatan

lingkungan dan pelanggaran multi-dimensi akibat lumpur panas, yang disebabkan

kebocoran Gas yang beracun. Ada beberapa pendapat mengenai penyebab bocornya gas

yang disertai meluapnya lumpur Lapindo yaitu : 1.Kasus kebocoran gas dan melubernya

lumpur tidak disebabkan oleh gempa diwilayah Jogjakarta, 2. Kasus yang merupakan

kesengajaan Lapindo dan memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat, yang

merupakan bencana ekologi terbesar terjadi di Jawa Timur, 3.Semburan gas Lapindo

disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran, ketika bor akan diangkat untuk mengganti

rangkaian tiba-tiba bor macet, sehingga gas tidak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam

rangkaian pipa bor dan menekan ke samping. Gas mencari celah untuk keluar,

4.Menyemburnya lumpur hidrokarbon pada sumur minyak yang merupakan bencana alam,

tapi karena faktor ketidak beruntungan/kelalaian atau karena ketidak hati-hatian, 5.Bahwa

hidrogen sulfida (H2S), yaitu 20 ppm ceiling yang diberlakukan perusahaan hanya dapat

diterapkan bagi pekerja, sedangkan bukan bagi masyarakat yang menghirup gas tersebut,

yang dianggap sangat berbahaya bagi saluran pernafasan manusia, 6. Semburan lumpur

Lapindo tersebut kemungkinan disebabkan kesalahan prosedural yang mengakibatkan

terjadinya blow out, 7. Terhadap gempa di Yogyakarta terjadi karena pergeseran Sesar

Opak yang tidak berhubungan situasi di Surabaya, jika hal tersebut benar (Blow Out

Prevenery/BOP) telah pecah sebelum terjadi semburan lumpur, jika hal itu benar maka telah

terjadi kesalahan teknis dalam pengeboran yang berarti pula telah terjadi kesalahan pada

prosedur operasional standar, dan 8. terdapatnya zona yang lemah tidak diantisipasi

Lapindo, berupa sesar (patahan) yang kini meretakkan struktur geologi kawasan

pengeboran di Porong sehingga mengakibatkan semburan lumpur.

Akibat Dampak luapan Lumpur Panas, mengakibatkan banyaknya lingkungan fisik

yang rusak, kesehatan warga setempat juga terganggu, yang menyebabkan infeksi saluran

pernapasan dan iritasi kulit, karena lumpur tersebut juga mengandung bahan karsinogenik

jika menumpuk di tubuh dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker, mengurangi

kecerdasan, yang berdasarkan uji laboratorium terdapat kandungan bahan beracun dan

berbahaya (B3) yang melebihi ambang batas. Dalam sampel lumpur dan dianalisis oleh

laboratorium uji kualitas air terdapatnya fenol berbahaya untuk kesehatan dan kontak

langsung di kulit dapat membuat kulit seperti terbakar dan gatal-gatal dimana efek sistemik

atau efek kronis bisa disebabkan fenol masuk ke tubuh melalui makanan.

Kejahatan Korporasi, sesuai dengan Landasan Hukum, dimana pada Bab IX

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

No.23/1997), telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang

melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada pasal 46 UU No.23/1997 dinyatakan bila badan

hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan

hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam

perbuatan tersebut. Kejahatan korporasi dalam sistim hukum Indonesia, diatur dalam UU

No.23/1997 tentang Lingkungan Hidup.

Simpson menyatakan ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai

kejahatan korporasi. Pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda

dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi.

Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas

hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik

korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan "legal persons") dan perwakilannya

termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya,

bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan

penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk

keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan

organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma

operasional (internal) dan sub-kultur organisasional. Mas Achmad Santosa (Good

Governance Hukum Lingkungan: 2001) mengatakan, kejahatan korporasi sebagaimana

diatur dalam pasal 45 dan 46 UU No.23/1997 merupakan rumusan kejahatan korporasi

sebagaimana diatur dalam KUHP Belanda. Jadi korporasi sebagai legal persoon, dapat

dipidana berdasarkan UU No.23/1997.

Menurutnya, pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dari pimpinan

korporasi (factual leader) dan pemberi perintah (instrumention giver), keduanya dapat

dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik

atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu

perusahaan.10 Sejalan dengan PP No. 85/1999 mengenai pengelolaan limbah B3. Dan dari

aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), PT Lapindo Brantas Inc. telah merugikan

masyarakat dalam pelbagai segi, misalnya, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak dapat

dibayangkan, bahwa banyak ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, produktivitas

kerja masyarakat menurun, ribuan (bahkan jutaan dimasa yang akan datang) anak terancam

putus sekolah, dan perekonomian Jawa Timur tersendat, dengan pelaksanaan penegakan

hukum atas kasus lumpur Lapindo tak kunjung jelas.serta adanya kebijakan politik minus

etika lebih dikedepankan ketimbang aspek keadilan masyarakat. Dan dalam aspek dampak

materiil maupun spikologis seharusnya yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas

Inc./PT Energi Mega Persada mencakup aspek pelanggaran hak asasi manusia (HAM),

hukum, politik, perdata dan pidana.

Akibat dampak pencemaran tersebut, maka sudah seharusnya bagi Pemerintah

Indonesia harus : 1.mengambil langkah untuk menutup PT Lapindo Brantas Inc, 2. dengan

membebankan tanggung jawab penuh dalam penyelesaian masalah lumpur panas, PT

Lapindo Brantas Inc./PT Energi Mega Persada harus menjamin sepenuhnya hak hidup

masyarakat korban dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup akibat lumpur panas, 3.

aparat penegak hukum konsisten dalam mengusut aspek kejahatan lingkungan yang

dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc., meliputi pemegang saham, dan meminta

keterangan dari pihak-pihak terkait, seperti Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) dan BP Migas, 4. Presiden melalui ESDM, Dirjen Migas, dan BP Migas,

bertanggungjawab untuk memastikan penyelesaian masalah lumpur panas tanpa membebani

anggaran belanja negara maupun daerah, 5.mengkaji ulang seluruh perundang-undangan

yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan menempatkan

aspek keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta keselamatan dan keberlanjutan

lingkungan hidup sebagai prioritas pertama dan utama dan melakukan proses audit atas

eksplorasi dan eksploitasi migas di kawasan pemukiman padat untuk meninjau kembali

kelayakan proyek-proyek tersebut.

LUAPAN LUMPUR LAPINDO DIDASARI KEPADA METODE

PENDEKATAN DAN FUNGSI HUKUM

Peristiwa luapan Lumpur lapindo disebabkan karena terjadinya kelalaian atau

human error didalam melakukan pengeboran disidoarjo, Surabaya Jawa Timur.

A Peristiwa Terjadinya Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo.

Peristiwa luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo Surabaya, Jawa Timur yang terjadi

pada tanggal 28 Mei 2006 kira-kira pukul 22.00, disebabkan kebocoran gas hidrogen sulfida

(H2S) di areal ladang eksplorasi gas Rig TMMJ # 01, di lokasi Banjar Panji perusahaan PT.

Lapindo Brantas (Lapindo) di Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Dimana kebocoran gas tersebut berupa semburan asap putih dari rekahan tanah,

membumbung tinggi sekitar 10 meter. Semburan gas tersebut disertai keluarnya cairan

lumpur dan meluber ke lahan warga. Semburan lumpur panas di kabupaten Sidoarjo sampai

saat ini belum juga bisa teratasi. Semburan yang akhirnya membentuk kubangan lumpur

panas ini telah memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga setempat dan

sekitarnya. Kompas edisi Senin (19/6/06) melaporkan, tak kurang 10 pabrik harus tutup,

dimana 90 hektar sawah dan pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi,

begitu pula dengan tambak-tambak bandeng, belum lagi jalan tol Surabaya-Gempol yang

harus ditutup karena semua tergenang lumpur panas. Berdasarkan data yang didapat

WALHI Jawa Timur, yang mencatat jumlah pengungsi di lokasi Pasar Porong Baru

sejumlah 1110 Kepala Keluarga dengan Rincian 4345 jiwa dan 433 Balita, Lokasi Kedung

Bendo jumlah pengungsi sebanyak 241 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1111 Jiwa dan

103 Balita, Lokasi Balai Desa Ronokenongo sejumlah 177 Kepala keluarga dengan rincian

660 jiwa.

Bencana luapan Lumpur lapindo didasari aspek politis, yang merupakan sebagai

legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi), dimana Lapindo telah mengantongi izin usaha

kontrak bagi hasil/production sharing contract (PSC) dari Pemerintah sebagai otoritas

penguasa kedaulatan atas sumberdaya alam. Berdasarkan poin tersebut dalam kaitannya

pada kasus luapan lumpur panas, pemerintah Indonesia telah lama menganut sistem

ekonomi neoliberal dalam berbagai kebijakannya, dimana seluruh potensi tambang migas

dan sumberdaya alam (SDA) “dijual” kepada swasta/individu (corporate based). Orientasi

profit an sich yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen korporasi buta

akan hal-hal lain yang menyangkut kelestarian lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat,

bahkan hingga bencana ekosistem. Di Jawa Timur saja, tercatat banyak kasus bencana yang

diakibatkan lalainya para korporat penguasa tambang migas, seperti contoh kasus pada

kebocoran sektor migas di kecamatan Suko, Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina

(2001); kadar hidro sulfidanya yang cukup tinggi menyebabkan 26 petani dirawat di rumah

sakit. Kemudian kasus tumpahan minyak mentah (2002) karena eksplorasi Premier Oil.18,

yang terakhir tepat 2 bulan setelah tragedi semburan lumpur lapindo Sidoarjo, sumur

minyak Sukowati Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro terbakar. Akibatnya, ribuan

warga sekitar sumur minyak Sukowati harus dievakuasi untuk menghindari ancaman gas

mematikan. Pihak Petrochina East Java, meniru modus cuci tangan yang dilakukan

Lapindo, mengaku tidak tahu menahu penyebab terjadinya kebakaran. Penjualan aset-aset

bangsa oleh pemerintahnya sendiri tidak terlepas dari persoalan kepemilikan. Dalam

perspektif Kapitalisme dan ekonomi neoliberal seperti di atas, isu privatisasilah yang

mendominasi setiap kasus pada dampak pencemaran lingkungan hidup.

B.    Timbul Dampak Akibat Pencemaran Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo.

Akibat Dampak luapan Lumpur Panas, mengakibatkan banyaknya lingkungan fisik

yang rusak, kesehatan warga setempat juga terganggu, yang menyebabkan infeksi saluran

pernapasan dan iritasi kulit, karena lumpur tersebut juga mengandung bahan karsinogenik

jika menumpuk di tubuh dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker, mengurangi

kecerdasan, yang berdasarkan uji laboratorium terdapat kandungan bahan beracun dan

berbahaya (B3) yang melebihi ambang batas. Dalam sampel lumpur dan dianalisis oleh

laboratorium uji kualitas air terdapatnya fenol berbahaya untuk kesehatan dan kontak

langsung di kulit dapat membuat kulit seperti terbakar dan gatal-gatal dimana efek sistemik

atau efek kronis bisa disebabkan fenol masuk ke tubuh melalui makanan.

Dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo dapat dianggap sebagai Kejahatan

Korporasi, sesuai dengan Landasan Hukum, dimana pada Bab IX Undang-Undang No. 23

tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23/1997), telah diatur sanksi

pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran.

Selanjutnya, pada pasal 46 UU No.23/1997 dinyatakan bila badan hukum terbukti

melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan hukum, juga

terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan

tersebut. Kejahatan korporasi dalam sistim hukum Indonesia, diatur dalam UU No.23/1997

tentang Lingkungan Hidup. Begitu juga dari aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM), yang menurut Walhi, bahwa PT Lapindo Brantas Inc. telah merugikan masyarakat

dalam pelbagai segi, misalnya, ekonomi, sosial, dan budaya dan tidak dapat dibayangkan,

dimana ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, produktivitas kerja masyarakat

menurun, ribuan (bahkan jutaan dimasa yang akan datang) anak terancam putus sekolah,

dan perekonomian Jawa Timur tersendat. Sampai pada saat sekarang ini, terhadap

penegakan hukum atas kasus luapan lumpur Lapindo tak kunjung jelas, terdapatnya

kebijakan politik yang minus etika lebih dikedepankan ketimbang aspek keadilan

masyarakat.

Berdasarkan pengamatan WALHI, dari pelbagai aspek yang mesti menjadi tanggung

jawab PT Lapindo Brantas Inc./PT Energi Mega Persada mencakup aspek pelanggaran hak

asasi manusia (HAM), hukum, politik, perdata dan pidana., sangat lambannya penyelesaian

kasus lumpur Lapindo, dimana WALHI akan mengupayakan suatu tindakan public inquiry,

yang merupakan upaya yang akan ditempuh oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan

Rakyat, untuk meminta pertanggung jawaban PT Lapindo Brantas In dengan menugaskan

Jaksa Agung dapat ditunjuk sebagai pengacara negara untuk menuntut PT Lapindo Brantas

Inc. terkait dengan kejahatan lingkungan dan pelanggaran multi-dimensi akibat lumpur

panas, yang disebabkan kebocoran Gas yang beracun. Ada beberapa pendapat mengenai

penyebab bocornya gas yang disertai meluapnya lumpur Lapindo yang telah dijelaskan

tersebut diatas.

C Fungsi Hukum Sebagai Sosial Kontrol Terhadap Dampak Pencemaran Lumpur

Lapindo Sidoarjo.

Peristiwa luapan lumpur lapindo sidoarjo yang disebabkan karena tidak terdapatnya

sosial kontrol serta kurangnya penerapan sangsi pidana terhadap pelanggaran dari akibat

dampak pencemaran Lingkungan Hidup yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 1997, dan

berkaitan dengan masalah tersebut Walhi sebagai wadah pengamat yang mempunyai tugas

dan fungsi terhadap lingkungan hidup yang seharusnya lebih serius untuk mengamati

gejala-gejala yang terjadi di sidoarjo surabaya jawa timur. Dimana kelalaian yang telah

terjadi yang menyebabkan luapan lumpur panas tersebut adalah merupakan sudah menjadi

tugas pemerintah untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No7/2004 tentang Sumber Dyaa Air c.q PP

No.42/2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air dan UU 24/2007 tentang

Penanggulangan Bencana..

Sudah menjadi kewajiban dari Pemerintah terkait untuk merevitalisasi dari korbankorban

serta dampak dari luapan lumpur lapindo tersebut terhadap keharusan dari PT

Lapindo untuk memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh

masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang berada disekitar luapan lumpur sidoarjo,

surabaya jawa timur. Terhadap suatu kejahatan korporasi dapat dituntut atau dikenakan

sangsi pidana serta penuntutan ganti kerugian yang berdasarkan Undang-Undang N0. 23

Tahun 1997 tentang Lingkunga Hidup yang didalam pasal 29 ayat 5, yang berdasarkan

hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan dokumen yang

bersifat terbuka untuk umum, sebagai upaya perlindungan masyarakat karena itu harus

diumumkan. Kemudian dalam pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 menyatakan untuk melindungi hak

keperdataan para pihak yang bersengketa, dengan maksud untuk mencegah terjadinya

putusan yang berbeda mengenai suatu sengketa lingkungan hidup dan untuk menjamin

kepastian hukum.

D. Sangsi Hukuman Berupa Tuntutan Sangsi Pidana dan Perdata serta Sangsi

Administratif Terhadap Badan Hukum yang telah Melakukan Kelalaian.

Terdapatnya aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan sejalan dengan PP

No. 85/1999 mengenai pengelolaan limbah B3, yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas

Inc, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah merugikan masyarakat dalam

pelbagai segi, misalnya, ekonomi, sosial, dan budaya. Tak bisa dibayangkan, ribuan pekerja

kehilangan mata pencaharian, produktivitas kerja masyarakat menurun, ribuan (bahkan

jutaan dimasa yang akan datang) anak terancam putus sekolah, dan perekonomian Jawa

Timur tersendat. Yang sampai sekarang terhadap penegakan hukum atas kasus luapan

Lumpur Lapindo tak kunjung ada kejelasannya. Dan terhadap pertanggung jawaban pidana

(criminal liability) dari pimpinan korporasi (factual leader) dan pemberi perintah

(instrumention giver), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman

tersebut bukan karena perbuatan fisik atau yang nyata, akan tetapi berdasarkan fungsi yang

diembannya di dalam suatu perusahaan.

Melihat kepada data-data serta fakta-fakta pelanggaran konspiratif dalam perolehan

ijin eksplorasi, pengawasan pemerintah yang tidak serius kepada Lapindo, termasuk

pembiaran penggunaan peralatan dan teknologi pemboran yang asal-asalan, prediksi

geologis pemboran Sumur BJP-1 yang banyak kelirunya sehingga pelaksanaan pemboran

menyimpang dari perencanaan, lalu menimbulkan semburan lumpur yang menghancurkan

nasib masyarakat secara meluas yang ditangani dengan cara ketidakadilan, maka peristiwa

itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM

berat, dengan terusirnya kelompok penduduk akibat konspirasi pengelolaan usaha migas

Blok Brantas itu. Pelanggaran HAM berat yang dirumuskan pasal 9 huruf d dan e UU No.

26/2000 tentang Pengadilan HAM menentukan: "Kejahatan terhadap kemanusiaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan

sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : ... d.

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau

perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas)

ketentuan pokok hukum internasional; ..." Penegak HAM harus memahami tafsir historis

UU No. 26/2000 tersebut yang diadobsi dari Roma Statute of The International Criminal

Court (Statuta Roma), yang memuat ketentuan tentang kejahatan kemanusiaan yang sangat

serius (the most serious crimes) yang kemudian diterjemahkan menjadi `pelanggaran HAM

berat´ oleh UU No. 26/2000. Tetapi pembuat UU No. 26/2000 memotong kalimat pada

huruf k pasal 7 ayat (1) Statuta Roma yang menentukan bentuk kejahatan kemanusiaan lain,

yaitu : “Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or

serious injury to body or to mental or physical health”.

Sebagimana pengaturan sanksi hukumam terhadap bencana luapan Lumpur panas

Lapindo sidoarjo, dapat diancam hukuman sebagai mana yang diatur pelaku dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 1997 mengatur mengenai sangsi berupa sanksi Administrasi diatur

oleh Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dan sanksi Pidana diatur oleh Pasal 41 sampai

dengan Pasal 48. Dan terhadap sangsi administrasi adalah merupakan sebagai hukuman

yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup, yang berupa

pencabutan perizinan usaha/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan

berakibat usaha/kegiatan tersebut berhenti secara total, dengan berkewajiban memulihkan

kembali lingkungan hidup yang telah tercemar atau yang telah hancur akiban luapan

lumpur panas sidoarjo yang sampai sekarang belum dapat diatasi..

Sedangkan terhadap sanksi pidana adalah merupakan sebagai hukuman yang

dilakukan dengan sengaja, kealpaannya, kelalaian atau informasi palsu melakukan

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan akibat jebolnya tanggul dapat

di ancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun atau sampai seberat-beratnya 15

tahun atau denda sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,- atau sampai sebesar Rp.

500.000.000,- sesuai dengan tingkat pelanggaran/kelalaian yang dilakukan oleh pelaku

usaha lingkungan hidup dalam hal ini pemerintah terkait. Sesuai dengan kasus luapan

lumpur panas lapindo, dimana pada kasus tersebut adalah sebagai akibat tidak

terealisasikannya landasan hukum serta social kontrol pengawasan terhadap dampak luapan

lumpur lapindo dalam kaitannya terhadap pencemaran terhadap lingkungan hidup, terutama

pada instansi terkait yang telah memberi perizinan terhadap pemboran disidoarjo tersebut.

Walaupun sudah jelas pengaturan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang

lingkungan hidup yang merupakan sebagai payung hukum untuk melandasi segala kegiatan

yang membawa dampak lingkungan hidup, yang sudah pasti akan berdampak negatif

terhadap kehidupan manunusia, begitu pula terhadap pengaturan sanksi administrative dan

sanksi pidananya.

E. Gugatan Class Action Sebagai Upaya untuk Melaksanakan Penuntutan Terhadap

PT.Lapindo di Sidoarjo

Tindakan Gugatan Class Action dimana dasar hukum yang diajukannya adalah pasal

1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan melanggar hukum, yang

membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian, mengganti kerugian tersebut."? Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan

Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan harus memenuhi

unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum.

2. Adanya unsur kesalahan.

3. Adanya kerugian.

4. Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan

oleh kesalahan seseorang.

Terdapat unsur melawan hukum dimana suatu perbuatan melawan hukum memenuhi unsurunsur

yang dianggap :

1. Bertentangan dengan hak orang lain.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

3. Bertentangan dengan kesusilaan.

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat

mengenai orang lain atau benda.

Unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa

suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu

perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan

sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum yang

dilakukan para tergugat adalah yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban

hukumnya sendiri. Berkaitan dengan kasus tersebut, banyak masyarakat konsumen merasa

dirugikan dengan masalah kualitas pelayanan. Mengenai masalah kualitas pelayanan, pihak

Komparta telah melakukan riset di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta

Selatan dan Jakarta Pusat. Dari kelima wilayah, pihak Komparta menemukan bahwa banyak

konsumen air minum yang dirugikan khususnya dengan adanya berbagai persoalan mengenai

kualitas pelayanan yang tidak memadai. Kedua, masalah teknis juga terkadang dialami oleh

para konsumen.

Masalah teknis itu seperti masalah indikasi kebocoran dan juga selain itu juga

mengenai persoalan aktivitas dari pihak perusahaan air minum itu banyak merugikan

masyarakat atau lingkungan sekitarnya, misalnya dalam persoalan mengenai penanaman pipa,

kelambanan memperbaiki galian. Semua hal itu melandasi bahwa masyarakat konsumen ini

banyak mengalami kerugian-kerugian selama pelayanan-pelayanan maupun dari sisi kebijakankebijakan

yang dilakukan dan juga dirasakan oleh masyarakat konsumen. Menyalahi UUPKI ?

Menanggapi gugatan itu, kuasa hukum para tergugat dari kuasa hukumnya Gubernur DKI

jakarta dan DPRD DKI Jakarta menilai bahwa gugatan yang dilayangkan LSM Komparta tidak

memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dimana kuasa hukum tergugat mendalilkan pendapatnya pada pasal 46 ayat (1) UUPK.

Berdasarkan ketentuan ini gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (1)

seorang konsumen; (2) sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; (3)

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan (4) pemerintah atau instansi terkait.

Tergugat sepakat bahwa gugatan Komparta dapat dikategorikan sebagai gugatan yang diajukan

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Namun, gugatan tersebut tidak

memenuhi persyaratan sebagai gugatan class action. Berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf

UUPK, lembaga konsumen swadaya masyarakat (yang mengajukan gugatan) haruslah

berbentuk badan hukum atau yayasan.

Berdasarkan penelusuran tergugat, Komparta baru dideklarasikan pada 21 Maret 2003

dan beranggotakan 17 orang, dimana organisasi tersebut memang mempunyai struktur

kepengurusan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Tetapi dari segi yuridis, Komparta

belum masuk kategori badan hukum atau yayasan. Sebab, ternyata Komparta baru terdaftar di

kantor notaris di Jakarta. Sudaryatmo, Divisi Litigasi YLKI, berpendapat bahwa ketentuan

pasal 46 di atas harus dilihat sebagai upaya pembuat undang-undang menciptakan lembaga

konsumen swadaya masyarakat yang baik. Lembaga yang mewakili konsumen harus benarbenar

menunjukkan kiprahnya sehingga layak disebut mewakili konsumen.Seingat Sudaryatmo,

ketentuan di atas merujuk ketentuan serupa di Belanda. Di lembaga konsumen yang menggugat

mewakili konsumen harus secara riil membuktikan kiprahnya. Status organisasi harus

mencantumkan kegiatan mereka di bidang perlindungan konsumen.

Namun demikian dalam putusan sela pertama, hakim menolak eksepsi dari para pihak

tergugat tersebut, demikian juga pada sebelum putusan akhir dibacakan majelis hakim pun

menolak materi eksepsi dari. Para Tergugat berpendapat dalam eksepsinya bahwa gugatan

Penggugat seharusnya dilayangkan ke PTUN, bukan ke Pengadilan Negeri, sehingga pada

akhirnya majelis hakim mengabulkan tuntutan dari para pihak Penggugat yang diwakili oleh

LSM Komparta tersebut. Berkaitan dengan kasus-kasus class action tersbut diatas dan juga

perkara Class Action yang ada di Indonesia, seperti pada sidang gugatan Class Action Korban

Tahun 1965. Pada sidang gugatan class action korban-korban orde baru pada tahun 1965 di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/diganggu sekelompok orang yang mengatas namakan

kelompok keagamaan dan nasionalisme. Sunarno, 71 tahun eks tapol yang saat ini menjadi

Dewan Pengurus Pusat Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 1965, menyatakan hanya

menuntut hak mereka dan tidak ingin macam-macam. “Kami merasa tidak bersalah tapi

dipersalahkan begitu saja,”katanya. Selain itu menurut Sunarno kedatangan eks tapol-napol

secara berombongan bahkan dari daerah pada acara persidangan tersebut dikarenakan mereka

ingin mengetahui pengadilan tersebut akan meluruskan orang-orang yang tidak pernah

dinyatakan salah dalam pengadilan. “Kalau salah, ya, salah, tapi biar nanti pengadilan yang

menentukan. Menanggapi sikap sekelompok orang yang mendomo gugatan para korban

kekejaman orde baru itu, Sunarno hanya bisa sabar. “Terserah itu hak mereka, kami

menghormati hak orang, jadi hargailah kami, kami juga berhak mengajukan gugatan lebih baik

saling menghargai hak masing-masing,”katanya. Dan senada dengan perkataan tersebut, Toga

Tambunan menyatakan harapannya agar haknya sebagai Warga Negara dikembalikan. “Kami

mengharapkan keadilan dari sisi ekonomi, sosial dan budaya dipulihkan, paling tidak kita setara

dengan masyarakat umum dalam perkara hukum,” ujarnya. Menurut Toga, dia pada usia 13,5

tahun ditahan tanpa pernah diadili dan itu merupakan kerugian besar bagi seseorang yang di

penjara. “Kami dipenjara tapi tidak tau apa dan siapa yang melakukan hal ini padahal dari sisi

hukum mestinya yang bersalah yang dituntut,” Sebenarnya kejahatan orde baru di bawah

Suharto bukan hanya terjadi pada orang-orang yang disebut PKI, tetapi juga terhadap ummat

Islam dan kelompok-kelompok yang menentang pemerintah diktatorial dan korup.

Berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, penulis mengutip penyataan Wakil Ketua

Mahkamah Agung RI, dalam Pengarahan pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2008 di Jakarta,

Mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kasus Class

Action, dimana adanya gugatan yang diajukan oleh beberapa orang mewakili orang banyak

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh

Pejabat TUN. Gugatan dimaksud adalah gugatan perwakilan kelompok (class action), namun

permasalahannya adalah apakah sengketa tersebut merupakan sengketa TUN yang timbul

karena dikeluarkannya keputusan TUN. Dimana keputusan TUN, menurut Pasal 1 angka 3

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan TUN, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pada intinya, bahwa keputusan TUN yang disengketakan itu harus bersifat konkrit,

individual dan final (kif). Dalam suatu gugatan class action, wakil kelompok yang mengajukan

gugatan bukan saja bertindak untuk diri mereka sendiri tetapi juga anggota kelompok yang

jumlahnya banyak yang identitasnya ada yang belum diketahui. Sedangkan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat dalam suatu

gugatan haruslah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu keputusan TUN yakni penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final.

Keputusan TUN yang bersifat individual adalah keputusan TUN yang tidak ditujukan untuk

umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang dituju tersebut lebih

dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan.

Berdasarkan yang telah uraian, gugatan class action tidak dimungkinkan pada Pengadilan

dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Terdapatnya titik singgung dengan Peradilan Umum, dimana Seringkali gugatan

pembatalan suatu sertifikat tanah diajukan oleh seseorang (yang tidak menguasai tanah

sengketa) yang merasa kepentingannya dirugikan karena dikeluarkannya sertifikat tanah

dimaksud atas nama orang lain. Dalam sengketa sertifikat tanah tersebut Hakim haruslah

berhati-hati dengan benar-benar mempertimbangkan apakah sengketa tersebut adalah sengketa

TUN ataukah sengketa kepemilikan atas tanah dimaksud yang menjadi kompetensi Peradilan

Umum untuk memeriksa dan memutusnya. Yang seyogyanya Peradilan TUN dalam memeriksa

dan memutus gugatan tentang sertifikat tanah berpegang teguh pada ketentuan Pasal 53 ayat (2)

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yakni : a. Apakah keputusan TUN yang digugat (i.c.

sertifikat tanah) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Apakah

keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam permaslahan ini, Hakim harus juga memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang No.

9 Tahun 2004, antara lain keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata

sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004,

tidak termasuk dalam pengertian keputusan TUN menurut undang-undang tersebut. Kebijakan

Hukum yang harus diambil, pada tanggal 9 September 2006, Presiden telah menandatangani

surat keputusan pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo,

yang didalamnya menyebutkan tim dibentuk untuk menyelamatkan penduduk di sekitar lokasi

bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan menyelesaikan masalah semburan lumpur dengan

risiko lingkungan paling kecil dan Tim dipimpin Basuki Hadi Muljono, Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjan Umun, dengan tim pengarah sejumlah

menteri, diberi mandat selama enam bulan dan seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas tim

nasional ini dibebankan pada PT Lapindo Brantas.

Dilakukan penahanan terhadap tersangka, Polda Jawa Timur telah menetapkan 12

tersangka, yaitu 5 orang dari PT Medici Citra Nusantara, 3 orang dari PT Lapindo Brantas, 1

orang dari PT Energi Mega Persada dan 3 orang dari PT Tiga Musim Jaya. PT Tiga Musim

Jaya terkait kasus Lapindo karena ia merupakan penyedia operator rig (alat bor). Dimana

tersangka dijerat Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP dan UU No 23/1997 Pasal 41 ayat 1 dan Pasal

42 tentang pencemaran lingkungan, dengan ancaman hukum 12 tahun penjara, yang secara

otomatis UU pencemaran lingkungan hidup ini sudah termasuk kejahatan korporasi karena

merusak lingkungan hidup.

.

MENGANALISA PERMASALAHAN

A. Menganalisa Faktor Internal.

Sebagai jawaban dari perumusan masalah yang secara factor internal, penulis

berusaha menganalisa permasalahan badan hukum/Perusahaan yang sudah menganggap

perusahaan tersebut tidak mampu membayar/pailit dapat terlepas dari kewajiban untuk

membayar dari pihak-pihak yang dirugikan tersebut, jika dengan berdasarkan suatu putusan

pengadilan yang didalam pertimbangannya bahwa PT. Lapindo dianggap pailit, akan tetapi

PT. Lapindo tersebut tidak terlepas dari kewajiban untuk tetap memberi ganti kerugian

kepada masyarakat maupun perusahaan yang mengalami kerugian akibat kecerobohan

maupun kelalaian dari Kegiatan pemboran gas tersebut. Karena mengingat setiap ekplotasi

dari pemboran gas tersebut sudah pasti telah dilakukan jaminan asuransi lokal maupun

asuransi internasional.

Berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban dari akibat luapan Lumpur lapindo,

yang harus bertanggung jawab adalah selain PT. Lapindo, juga Pemerintah Daerah

(Gubernur) dan Pemerintah Pusat, yang harus segera mencari solusi atau jalan keluarnya,

sebagai penanggulangan dari dampak pencemaran luapan Lumpur lapindo, sidoarjo. Hal

mana yang keterkaitan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, didalam hal

pemberian izin, yang baik berdasarkan kebijakan ekonomi maupun kebijakan politis, baik

secara internal adalah berupakan sebagai kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakukan

dari Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Karena jika kita melihat ketentuan dari UU

No. 23 Tahun 1997 yang telah diuraikan diatas, yang bertanggung jawab untuk memberikan

ganti kerugian kepada korban luapan Lumpur panas sidoarjo adalah sudah merupakan

kewajiban dari badan hukum maupun pemerintah yang terkait yang menimbulkan dampak

pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Sehubungan dengan gugatan Class Action yang diwakili oleh suatu Yayasan yang

berbentuk Badan Hukum/Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, yang berdasarkan

pada dasar-dasar Ilmu Psikologis, Ilmu Hukum Pidana maupun Perdata, Politik Hukum,

Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup dan pandangan Filsafat Hukum, dimana terhadap

korban lumpur lapindo dapat dimungkinkan melakukan gugatan Class Action yang dalam

hal ini diwakili oleh suatu Yayasan/Badan Hukum yang telah mendapat ijin dari Pemerintah

dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Melihat dari kasus tersebut bahwa

gugatan Class Action adalah yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan kasus

korban Lumpur Lapindo, karena dari aspek-aspek keilmuannya telah terbuktinya telah

memenuhi berbagai unsur, yang dapat menjadi dasar tuntutan/gugatan ganti kerugian bagi

para korban luapan lumpur lapindo sidoarjo. Dengan tidak terlepas pula dari unsur-unsur

pidana yang dapat dibebankan hukuman yang berlapis, seperti Tindak Pidana Pelanggaran

Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Korporasi sesama instansi terkait, Tindak Pidana

Pencemaran Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain sebagainya.

C.    Menganalisa Faktor Eksternal.

Jika terhadap realisasi yang berdasarkan factor internal, tidak berjalan dengan

sebagaimana mestinya didalam hal mengenai pengganti kerugian dari para korban luapan

Lumpur Lapindo, Sidoarjo maka secara factor eksternal dimana pandangan dari dunia

internasional bahwa terhadap penerapan sistim hukum di Indonesia, belum dapat dikatakan

menjamin kepastian hukum. Mengingat terhadap kasus yang sudah jelas-jelas terlihat

adanya pelanggaran (secara factor internal) yaitu adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia,

Tindak Pidana Korporasi sesama instansi terkait, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Hidup, Tindak Pidana Korupsi. Maka sudah dapat dipastikan Negara Indonesia akan

mendapat kecaman dari dunia Internasional karena tidak menjalankan dari apa yang sudah

merupakan hasil keputusan konfensi Internasional. Dan sudah barang tentu pula akan

membuat resah atau adanya keragu-raguan dari para infestor asing untuk menanamkan

modalnya di Indonesia, karena melihat bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia

tidak dapat menjamin terciptanya kepastian hukum.

K e s i m p u l a n.

1. Llingkungan Hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan

bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan

lingkungannya yang selaras dengan Wawasan Nusantara, didalam rangka mendayagunakan

sumber daya alam serta untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam

UU Dasar 1945, yang didasari dan diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1982 No. 12, Tambahan

Lembaran Negara No. 3215) untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan Cq

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

2. Sebelum terjadinya luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo Surabaya, ekosistem serta

infrasutruktur di Sidoarjo sangat baik, dimana kegiatan perekonomian berjalan lancar.

Lingkungan hidup disekitar masyarakat sidoarjo tertata sesuai dengan ketentuan Undang

Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Kesejahteraan perekonomian

sangat baik walaupun berjalan sangat lambat, akan tetapi terhadap swasembada pangan

terutama dibidang agrobisnis di sekitar wilayah sidoarjo Surabaya berjalan lancar sesuai

dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.

3. Setelah terjadinya peristiwa Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo Surabaya, Jawa Timur

dimana Tanggal 28 Mei 2006, sekitar pukul 22.00 terjadi kebocoran gas hidrogen sulfida

(H2S) di areal ladang eksplorasi gas Rig TMMJ # 01, lokasi Banjar Panji perusahaan PT.

Lapindo Brantas (Lapindo) di Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten

Sidoarjo. Kebocoran gas tersebut berupa semburan asap putih dari rekahan tanah,

membumbung tinggi sekitar 10 meter. Semburan gas tersebut disertai keluarnya cairan

lumpur dan meluber ke lahan warga dan semburan lumpur panas tersebut sampai saat ini

belum juga bisa teratasi. Semburan yang akhirnya membentuk kubangan lumpur panas ini

telah memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga setempat dan sekitarnya

yaitu tidak kurang dari 10 pabrik harus tutup, 90 hektar sawah dan pemukiman penduduk

tak bisa digunakan dan ditempati lagi, demikian juga dengan tambak-tambak banding dan

lain sebagainya. Dan terhadap data yang didapat bahwa terdapatnya jumlah pengungsi di

lokasi Pasar Porong Baru sejumlah 1110 Kepala Keluarga dengan Rincian 4345 jiwa dan

433 Balita, Lokasi Kedung Bendo jumlah pengungsi sebanyak 241 Kepala Keluarga yang

terdiri dari 1111 Jiwa dan 103 Balita, Lokasi Balai Desa Ronokenongo sejumlah 177

Kepala keluarga dengan rincian 660 jiwa.

4. Menurut analisa lingkungan, Bappedal Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertambangan Sidoarjo, dan PT Lapindo Brantas Inc., disebutkan bahwa lumpur yang

menggenangi lebih dari 5 perkampungan warga mengandung konsentrasi fenol yang

melebihi ambang batas. Misalnya, dengan konsentrasi pada air, 46mg/1, 50% populasi ikan

mas mati. Selain itu, fenol merupakan racun bagi tumbuhan air, meski dalam kadar yang minimal,

dapat diurai oleh mikro organisme dan pada titik ini, dapat berbahayanya bila lumpur di buang ke

laut, karena mengandung kadar fenol yang melebihi batas normal amat rentan bagi kesehatan

manusia.

5. Berdasarkan Pendekatan Intrumental, dimana pengelolaan lingkungan hidup yang

diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat

bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa. Dimana bagi setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat serta mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan

peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan berkewajiban memelihara kelestarian

fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Berdasarkan Pendekatan Hukum Alam, yang tidak terlepas dari Hukum Kehutanan yang

mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan, dimana menurut UU No. 5

Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LN.8/1967, TLN. 2832),

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuh pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan

persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang oleh Pemerintah

ditetapkan sebagai hutan, industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumpu-rumputan dan hasil

hewan seperti satwa buru, satwa elok. Berdasarkan Hukum Adat sebagai dasar

pembangunan hukum, didalam mengadakan unifikasi hukum adalah tidak memilih Hukum

Adat sebagai dasar utama pembangunan Hukum Tanah yang baru, yang secara sadar

diadakan kesatuan hukum yang memuat lembaga-lembaga dan unsur-unsur, baik yang

terdapat dalam Hukum Adat maupun Hukum Baru/Perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya orang melihat dan mengartikan Hukum Adat hanya sebagai hukum positif

yaitu sebagai hukum yang merupakan suatu rangkaian norma-norma hukum, yang menjadi

pegangan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

7. Aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang menurut WALHI, bahwa PT Lapindo

Brantas Inc. telah merugikan masyarakat dalam pelbagai segi, misalnya, ekonomi, sosial,

dan budaya dan tidak dapat dibayangkan, dimana ribuan pekerja kehilangan mata

pencaharian, produktivitas kerja masyarakat menurun, ribuan (bahkan jutaan dimasa yang

akan datang) anak terancam putus sekolah, dan perekonomian Jawa Timur tersendat.

Sampai pada saat sekarang ini, terhadap penegakan hukum atas kasus luapan Lumpur

Lapindo tak kunjung jelas, terdapatnya kebijakan politik yang minus etika lebih

dikedepankan ketimbang aspek keadilan masyarakat. Bedasarkan pengamatan WALHI, dari

pelbagai aspek yang mesti menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc./PT Energi

Mega Persada mencakup aspek pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hukum, politik,

perdata dan pidana., sangat lambannya penyelesaian kasus lumpur Lapindo, dimana

WALHI akan mengupayakan suatu tindakan public inquiry, yang merupakan upaya yang

akan ditempuh oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat, untuk meminta

pertanggung jawaban PT Lapindo Brantas Inc.

8. Terdapatnya suatu Kejahatan Korporasi, sesuai dengan Landasan Hukum, dimana pada Bab

IX Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU

No.23/1997), telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang

melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada pasal 46 UU No.23/1997 dinyatakan bila badan

hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan

hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam

perbuatan tersebut. Kejahatan korporasi dalam sistim hukum Indonesia, diatur dalam UU

No.23/1997 tentang Lingkungan Hidup.

9. Pertanggung jawaban pidana (criminal liability) dari pimpinan korporasi (factual leader)

dan pemberi perintah (instrumention giver), keduanya dapat dikenakan hukuman secara

berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi

berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan. Sejalan dengan PP No.

85/1999 mengenai pengelolaan limbah B3. Dan dari aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM), PT Lapindo Brantas Inc. telah merugikan masyarakat dalam pelbagai segi,

misalnya, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak dapat dibayangkan, bahwa banyak ribuan

pekerja kehilangan mata pencaharian, produktivitas kerja masyarakat menurun, ribuan

(bahkan jutaan dimasa yang akan datang) anak terancam putus sekolah, dan perekonomian

Jawa Timur tersendat, dengan pelaksanaan penegakan hukum atas kasus lumpur Lapindo

tak kunjung jelas.serta adanya kebijakan politik minus etika lebih dikedepankan ketimbang

aspek keadilan masyarakat. Dan dalam aspek dampak mateiil maupun spikologis

seharusnya yng menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc./PT Energi Mega Persada

mencakup aspek pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hukum, politik, perdata dan

pidana.

10. Bencana luapan Lumpur lapindo didasari aspek politis, yang merupakan sebagai legalitas

usaha (eksplorasi atau eksploitasi), dimana Lapindo telah mengantongi izin usaha kontrak

bagi hasil/production sharing contract (PSC) dari Pemerintah sebagai otoritas penguasa

kedaulatan atas sumberdaya alam. Berdasarkan poin tersebut dalam dalam kaitannya pada

kasus luapan lumpur panas, pemerintah Indonesia telah lama menganut sistem ekonomi

neoliberal dalam berbagai kebijakannya, dimana seluruh potensi tambang migas dan

sumberdaya alam (SDA) “dijual” kepada swasta/individu (corporate based). Orientasi profit

an sich yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen korporasi buta akan halhal

lain yang menyangkut kelestarian lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat, bahkan

hingga bencana ekosistem.

11. Akibat Dampak luapan Lumpur Panas, mengakibatkan banyaknya lingkungan fisik yang

rusak, kesehatan warga setempat juga terganggu, yang menyebabkan infeksi saluran

pernapasan dan iritasi kulit, karena lumpur tersebut juga mengandung bahan karsinogenik

jika menumpuk di tubuh dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker, mengurangi

kecerdasan, yang berdasarkan uji laboratorium terdapat kandungan bahan beracun dan

berbahaya (B3) yang melebihi ambang batas. Dalam sampel lumpur dan dianalisis oleh

laboratorium uji kualitas air terdapatnya fenol berbahaya untuk kesehatan dan kontak

langsung di kulit dapat membuat kulit seperti terbakar dan gatal-gatal dimana efek sistemik

atau efek kronis bisa disebabkan fenol masuk ke tubuh melalui makanan.

12. Luapan lumpur lapindo sidoarjo yang disebabkan karena tidak terdapatnya sosial kontrol

serta kurangnya penerapan sangsi pidana terhadap pelanggaran dari akibat dampak

pencemaran Lingkungan Hidup yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 1997, dan berkaitan

dengan masalah tersebut Walhi sebagai wadah pengamat yang mempunyai tugas dan fungsi

terhadap lingkungan hidup yang seharus lebih serius untuk mengamati gejala-gejala yang

terjadi di sidoarjo surabaya jawa timur. Dimana kelalaian yang telah terjadi yang

menyebabkan luapan lumpur panas tersebut yang merupakan sudah menjadi tugas

pemerintah untuk melaksanakan ketentuann UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, UU No7/2004 tentang Sumber Dyaa Air c.q PP No.42/2008 tentang

Pengelolaan Sumberdaya Air dan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

13. Terdapatnya aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan sejalan dengan PP No.

85/1999 mengenai pengelolaan limbah B3, yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc,

baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah merugikan masyarakat dalam

pelbagai segi, misalnya, ekonomi, sosial, dan budaya. Tak bisa dibayangkan, ribuan pekerja

kehilangan mata pencaharian, produktivitas kerja masyarakat menurun, ribuan (bahkan

jutaan dimasa yang akan datang) anak terancam putus sekolah, dan perekonomian Jawa

Timur tersendat. Yang sampai sekarang terhadap penegakan hukum atas kasus lupana

lumpur Lapindo tak kunjung ada kejelasnnya. Dan terhadap pertanggung jawaban pidana

(criminal liability) dari pimpinan korporasi (factual leader) dan pemberi perintah

(instrumention giver), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman

tersebut bukan karena perbuatan fisik atau yang nyata, akan tetapi berdasarkan fungsi yang

diembannya di dalam suatu perusahaan.

14. Sanksi hukumam terhadap pelsku ysng menyebsbksn bencana luapan lumpur panas lapindo

sidoarjo, dapat diancam hukuman sebagai mana yang diatur pelaku dalam Undang-Undang

No. 23 Tahun 1997 mengatur mengenai sangsi berupa sanksi Administrasi diatur oleh Pasal

25 sampai dengan Pasal 27 dan sanksi Pidana diatur oleh Pasal 41 sampai dengan Pasal 48.

Dan terhadap sangsi administrasi adalah merupakan sebagai hukuman yang dijatuhkan bagi

pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup, yang berupa pencabutan perizinan

usaha/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan berakibat usaha/kegiatan

tersebut berhenti secara total, dengan berkewajiban memulihkan kembali lingkungan hidup

yang telah tercemar atau yang telah hancur akiban luapan lumpur panas sidoarjo yang

sampai sekarang belum dapat diatasi.

15. Sanksi pidana, merupakan sebagai hukuman yang dilakukan dengan sengaja, kealpaannya,

kelalaian atau informasi palsu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau

pengrusakan akibat jebolnya tanggung dapat di ancama pidana penjara sekurang-kurangnya

5 tahun atau sampai seberat-beratnya 15 tahun atau denda sekurang-kurangnya

Rp.100.000.000,- atau sampai sebesar Rp. 500.000.000,- sesuai dengan tingkat

pelanggaran/kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha lingkungan hidup dalam hal ini

pemerintah terait. Sesuai dengan kasus luapan lumpur panas lapindo, dimana pada kasus

tersebut adalah sebagai akibatkan tidak terealisasikannya landasan hukum serta social

kontrol pengawasan terhadap dampak luapan lumpur lapindo dalam kaitannya terhadap

pencemaran terhadap lingkungan hidup, terutama pada instansi terkaita yang telah memberi

perizinan terhadap pemboran disidoarjo tersebut.

16. Gugatan Class Action dimana dasar hukum yang diajukannya adalah pasal 1365 KUH

Perdata yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian,

mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai

berikut : 1. Adanya perbuatan melawan hukum, 2. Adanya unsur kesalahan, 3. Adanya

kerugian dan 4. Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian

disebabkan oleh kesalahan seseorang. Terdapat unsur melawan hukum dimana suatu

perbuatan melawan hukum memenuhi unsur-unsur yang dianggap : 1. Bertentangan dengan

hak orang lain, 2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, 3. Bertentangan

dengan kesusilaan dan 4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

17. Unsur-unsur yang bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan

melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah

memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan

melawan hukum. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para

tergugat adalah yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri.

Berkaitan dengan kasus tersebut, banyak masyarakat konsumen merasa dirugikan dengan

masalah kualitas pelayanan.

18. Berkaitan dengan keputusan TUN, yang disengketakan itu harus bersifat konkrit, individual

dan final (kif). Dalam suatu gugatan class action, wakil kelompok yang mengajukan

gugatan bukan saja bertindak untuk diri mereka sendiri tetapi juga anggota kelompok yang

jumlahnya banyak yang identitasnya ada yang belum diketahui. Sedangkan Pasal 53 ayat

(1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat dalam

suatu gugatan haruslah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu keputusan TUN yakni penetapan tertulis yang bersifat konkrit,

individual dan final. Keputusan TUN yang bersifat individual adalah keputusan TUN yang

tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jika

yang dituju tersebut lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan

itu harus disebutkan. Berdasarkan yang telah uraian, gugatan class action tidak

dimungkinkan pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

19. Terdapatnya titik singgung dengan Peradilan Umum, dimana Seringkali gugatan pembatalan

suatu sertifikat tanah diajukan oleh seseorang (yang tidak menguasai tanah sengketa) yang

merasa kepentingannya dirugikan karena dikeluarkannya sertifikat tanah dimaksud atas

nama orang lain. Dalam sengketa sertifikat tanah tersebut Hakim haruslah berhati-hati

dengan benar-benar mempertimbangkan apakah sengketa tersebut adalah sengketa TUN

ataukah sengketa kepemilikan atas tanah dimaksud yang menjadi kompetensi Peradilan

Umum untuk memeriksa dan memutusnya. Peradilan TUN dalam memeriksa dan memutus

gugatan tentang sertifikat tanah berpegang teguh pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 yakni : a. Apakah keputusan TUN yang digugat (i.c. sertifikat

tanah) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Apakah

keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik.

20. Secara factor internal, bahwa badan hukum/Perusahaan yang sudah menganggap peusahaan

tersebut tidak mampu membayar/pailit dapat terlepas dari kewajiban untuk membayar dari

pihak-pihak yang dirugikan tersebut, jika dengan berdasarkan suatu putusan pengadilan

yang didalam pertimbangannya bahwa PT. Lapindo dianggap pailit, akan tetapi PT. lapindo

tersebut tidak terlepas dari kewajiban untuk tetap memberi ganti kerugian kepada

masyarakat maupun perusahaan yang mengalami kerugian akibat kecerobohan maupun

kelalaian dari Kegiatan pemboran gas tersebut. Dan terhadapa gugatan Class Action yang

diwakili oleh suatu Yayasan yang berbentuk Badan Hukum/Lembaga Perlindungan

Konsumen Indonesia, yang berdasarkan pada dasar-dasar Ilmu Psikologis, Ilmu Hukum

Pidana maupun Perdata, Politik Hukum, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup dan

pandangan Filsafat Hukum, dimana terhadap korban lumpur lapindo dapat dimungkinkan

melakukan gugatan Class Action yang dalam hal ini diwakili oleh suatu Yayasan/Badan

Hukum yang telah mendapat ijin dari Pemerintah dengan berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri.

21. secara faktor eksternal, terhadap penggantian kerugian terhadap dari para korban luapan

Lumpur lapindo, sidoarjo, maka akan membawa dampak negatif karena pandangan dari

dunia internasional yang berkaitan dengan melihat dari kasus lumpur lapindo yang sampai

pada saat sekarang ini masih belum dapat diselesaikan baik semburan lupunya maupun

dalam hal penggantia kerugian terhadap para korban luapan lumpur lapindo tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, Linda. “ Capital Markets And Institutions “: A Global View.New York, Brisbane,

Singapore : Jhon Wiley & Sons’s, Inc., 1997.

Asmon, I.E.” Pemilikan Saham Oleh Karyawan: Suatu Sistem Demokrasi Ekonomi Bagi

Indonesia”, dalam Didik J.Rachbini, ed , Pemikiran Kea rah Demokrasi Ekonomi.

Jakarta, LP3ES, 1990.

ANTV, Tgl 8 Juni 2006, Kompas,Tgl 8 Juni 2006, Try Harijono, Jawa Pos,Tgl 2 Juni 2006, Surya, Tgl 10 Juni

2006, iit/ant., Marcilinus, anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Koran Tempo, tgl 16 Juni 2006.

Arsyad, Lincolin. “ Ekonomi Pembangunan”, Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN,

Edisi ke 4, tahun 2004.

Bronkhorst,C; ”L’atat de necessite.In : Netherlands Report, etc.Pescara 1970 (See Bibl.No.

63)pp.341-352.On Necessity.`

Black and Daniel, “ Money and Bangkok”, Contemporary Pranctices, Politik and Isues

Business Publication INC.Plano, Texas 1991.

Beaver, William H. “ The Nature of Mandated Disclosure”, dalam Richard A. Posner dan

Kenneth E.Scott, ed, Economic of Corporation Law and Securities Regulation.Boston,

Toronto : Little Brown & Company, 1980.

Black, Henry Campbell.Black’s Law Dictionary, Sixt Edition.ST.Paul. Minn: West Publishing

Co, 1990.

Cabut PSC Lapindo, Solusi Terhadap Ancaman Bencana Bagi Masyarakat di Sekitar Blok

Brantas, http:// www.walhi. or.id/ kampanye/ cemar/industri/ 060728_psclapindo_ rep/

Coffe, Jhon C.Jr.” Market Failure And The Economic Case For A Mandatory Disclosure

System”.Virginia Law Review, vol. 70, 1984.

Corgill, Dennis.S.” Insider Trading, Price Signals, and Noisy Information”. Indiana Law

Journal, vol. 71, 1996.

Downes, John dan Jordan Elliot Gooman, “ Dictionary of Finance and Investment Term

“Diterjemahkan oleh Soesanto Budhidarmo. Jakarta : PT.Elex Media

Komputindo,1991.

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Ridho Saiful Ashadi, dikutip Surabaya Pagi, 7 Juni 2006, isa, herinta).

Eisert, Edward G “ Legal Strategis for Avoiding Class Action Law Suit Against Mutual

Funds”. Securities Regulation Law Journal. Vol.24, 1996.

---------- (en) BBC: Ahli geologis menentukan bahwa penyebab musibah adalah pengeboran

Lapindo

Fischel, Daniel R.” Efficient Capital Markets, The Crash, and the Fraud on the Market Theory”.

Delaware Journal of Corporate Law, vol. 74, 1989.

Frederic.S.Mishkin, The Economics of Money, Bangking and Financial Market, Sixth Edition,

Addison Wesley Longman USA, 2001.

Goelzer, Daniel L. Esq.” Management’s Discussion and Analysis and Environmental

Disclosure”.Preventive Law Reporter, Summer, 1995.

Grossfeld, Berhard.” The Strenght and Weakness of Comparative Law”.Oxford : Clarendon,

Press, 1990.

Gilson, Ronald J.dan reiner H. Kraakman.” The Mechanisms of Market Efficiency”.Virginia

Law Journal, vol. 24, 1997.

Harzel Leo & Richard Shepro.” Setting the Boundaries for Disclosure”.Delevare Journal of

Corporate Law, vol. 74 1989.

Hidayat, Ade, Marthen Selamet Susanto, dan Sri Unggul Azul Sjafrie.I.Putu Gede Ary Suta.

“Menuju Pasar Modal Modern’. Jakarta : Yayasan SAD Satria Bhaktu, 2000.

-------------- http://www,google.com, sumber data dari artikel yang terkait.

----------- Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, Blog.

----------- Holm, C. Muckraking in Java’s gas fields. Asia Times Online. 14 Juli 2006.

----------- Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, Blog.

----------- Hamid, A. Bahaya Lumpur Lapindo. ICMI Online. 20 Juni 2006.

----------- Hot Mud Flow in East Java, Indonesia, ibid.

----------- Hessen, R. Capitalism. The Concise Encyclopedia of Economics.

----------- Heilbroner, R. Socialism. The Concise Encyclopedia of Economics.

----------- Hardin, G. The Tragedy of the Commons. SCIENCE 162 (1968): 1243-48.

Jalil, Sofyan.A.” Manipulation and Insider Trading”.makalah disampaikan pada “Pendidsikan

dan Latihan Bagi Profesi Penunjang untuk Konsultan Hukum Pasar Modal”. Jakarta,

21 Juli 1997.

Jeffrey D. Snavely. “Centrak Bank v. First Intersyaye Bank” : Will the Death of the Salesman

Stop the Selling?” University of Toledo Law Review (Vol.26, Spring 1995), hal.

695.and Frank H. Easterbrook dan Daniel R.Fischel, 1, The Economoc Structure of

Corporate Law.(Cambridge, Massachusetts, London : Harvard University Press,

1996), hal.296-297.

Jawa Timur, Kaya Migas = Kaya Bencana, http://www.walhi.or.id/ kampanye/ cemar/

industri/060730_lapindo_cu/

----------- JATAM, Dari Porong dengan Derita.

----------- Jawa Pos,Tgl 2 Juni 2006.

----------- (id) Portal Informasi Korban Lapindo

----------- (id) Hot Mud Flow in East Java, blog kumpulan berita

----------- (id) Situs Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

----------- (id) Kliping Lumpur Panas Lapindo Brantas

----------- (id) Kliping Ledakan Pipa Gas Pertamina oleh Lumpur Panas Lapindo, library.org

----------- (id) Sebuah alternatif penanganan lumpur panas lapindo

----------- (id) Jangan Lagi Mereka Ditinggalkan, Kompas 24 Maret 2007

----------- (id) Lumpur Panas yang Bikin Mulas, Kompas 24 Maret 2007

Konsepsi Hukum Adat adalah “dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang

memungkinkan penguasaan tanah secara individual , dengan hak-hak atas tanah yang

bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsure kebersamaan “. Sifat komunalistik

menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hokum adat atas

tanah, yang dalam kepustakaan hokum disebut Hak Ulayat.

Kertas Posisi WALHI Terhadap Kasus Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas,

http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/070707_lumpurlapindo_kp/

Karmel, Roberta S.” Is the Shingle Theory Dead”.Washington & Lee Law Review, vol 52,

1995.

Koesnadi Hardjasoemantri. “Hukum Tata Lingkungan. Edisi ke.7.Cet. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafe’I Antonio, “Apa dan Bagaimana Bank Islam”,

PT.Dara Bhakti Prima Yasa Yogyakarta, 1992., Kasmir, “ Bank dan Lembaga

Keuangan lainnya”, Pt.Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

-------------- Kompas edisi Senin , Tanggal 19- 06 tahun 2006.

----------- Koran Tempo, 16 Juni 06.

----------- Kompas, 8 Juni 2006.

Lynn A. Stout, Op.cit, hal 615.lihat juga Marvin G. Pickholz dan Edwar B.Horahan III, “The

SEC’s Version of the Efficient Market Theory and Its Impact on Securities Law

Liabilities”,Washington and Lee Law Review.(Vo;.39, 1982).

------------ Lapindo Press Release, 15 Juni 2006.

Lumpur, Kesengajaan ataukelalaian?, http:// www.walhi. or.id/ kampanye/ cemar/

industri/060719_lumpur_li/

Marc I. Steinberg, I. Understanding Securities Law, Second Edition, (New York, San Fransisco

: Matthew Bender & Co.Inc, (1996).

------------ Marcilinus, anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia.

N. Lapolwa dan Daniel S. Kuswandi, “ Akintansi Bank”, Lembaga Pengembangan Perbankan

Indonesia,Jakarta,1993. Pandu Suharto, “ Sejarah Pendirian Bank Perkreditan

Rakyat”, LPPI, Jakarta 1988.

Prof.DR.H.Zainuddi Ali, MA, Sosiologi Hukum. Penerbit : Yayasan Mayarakat Indonesia

Baru. Palu, Hal. 2.

Prasetiamartati, B. Potensi Komunitas dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang: Menilik

Kasus Pulau Tambolongan, Sulawesi Selatan. INOVASI Vol.6/XVIII/Maret 2006.

Seminar Hukum adat dan Pembangunan Hukum Nasional. Lembaga Pembinaan Hukum

Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta Tahun 1975 “ Hukum Adat adalah

hokum aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam

bentuk tidak tertulis dan mengandung unsure-unsur nasional yang asli, yaitu sifat

kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berdasarkan keseimbangan serta diliputi oleh

suasana keagamaan “

Saptariani, N. Potret Perspektif Keadilan Gender dalam Pengelolaan SDA di Indonesia. Jurnal

Perdikan.

Soejono Soekanto, Mengenai Sosiologi Hukum, Bandung, PT. Citra Bakti, 1989.

Teguh Pudjo Mulyono, “Anlisis Laporan Keuangan untuk Perbankan”, Penerbit

Djambatan , Jakarta, 1999.

---------- Surya, Tgl 10 Juni 2006, iit/ant.

---------- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 : “menyatakan : Ruang adalah wadah

yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan

wilayah tempat manusia dan makhlik lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta

memelihara kelangsungan hidupnya”.

----------- WALHI, Sidoarjo Surabaya, Jawa Timur, tanggal 7 Juni 2006.

----------- Wikipedia Indonesia, Banjir Lumpur Panas Sidoarjo 2006.

----------- Wikipedia Indonesia, Lapindo Brantas, dan lihat website BPMIGAS.

----------- www.detiknews.com.

----------- www.kompas.com.

----------- www.metrotvnews.com.

----------- www.walhi.or.id.

---------- www.antara.co.id.

---------- www.antara.co.id.

---------- www.indymedia.org.

----------- www.indymedia.org.

----------- Zallum, A.Q. 1988. Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (terj.). Hizbut Tahrir.

UNDANG UNDANG No. 23 TAHUN 1997 TENTANG :

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan

Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan

dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara;

b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk

memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UndangUndang Dasar

1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila,

perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan

memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;

c. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup

untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras,

dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup;

d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada

norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan

lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan

hidup;

e. bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan

pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok

materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu

disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup;

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu

ditetapkan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

DenganPersetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

1. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan,

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;

3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup

adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber

daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan

kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,

stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;

3. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

4. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;

5. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya

untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;

5. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,

energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;

6. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi

kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang

dibuang ke dalamnya;

7. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber

daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;

6. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk

hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang

ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan

hidup;

7. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

8. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik

dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat di ten gga ng;

8. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan

berkelanjutan;

15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam

tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang

terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan

meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

16 Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

17. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat

atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup

manusia serta makhluk hidup lain;

18. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa usaha dan/atau

kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau

konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

17. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan

oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

18. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang

diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

19. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

20. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk

atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya

di bidang lingkungan hidup;

21. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan

oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap

persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

22. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang,

dan/atau badan hukum;

25. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan

hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berWawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan

yurisdiksinya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas

berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan

yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan

hidup;

b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan

tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;

c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau

kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan

peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan yang

berlaku.

Pasal 6

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi

yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:

(1) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

(1) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

(2) menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan

pengawasan sosial;

(3) memberikan saran pendapat;

(5) menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB IV

WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pemerintah:

a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan

hidup;

b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan

pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;

c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang

dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hokum terhadap sumber daya alam dan

sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;

d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;

e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup

dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat.

(2) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi

pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta

pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan

kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang,

perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan

perubahan iklim.

(1) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan

lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

(1) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan

tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

(2) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan

hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

(3) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara

masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup;

(4) mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup

yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

(5) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan

proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup;

(6) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;

(7) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan

hidup;

(8) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada

masyarakat;

(9) memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di

bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

(1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh

perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri.

(2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja

kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Presiden.

Pasal 12

(1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan

kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:

a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di

wilayah;

b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat

dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan

sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya.

(2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB V

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

(1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan

dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

(1) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran

serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis

mengenai dampak lingkungan hidup.

(2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak

lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan

pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.

(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.

(3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 17

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan

pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

(1) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut,

mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 18

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan

penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan

hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

(2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan

persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan

hidup.

Pasal 19

(1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib

diperhatikan:

a. rencana tata ruang;

b. pendapat masyarakat;

c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang

berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.

(2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 20

(1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan

pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

(1) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah

Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.

(2) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berada pada Menteri.

(3) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan

di bidang lingkungan hidup.

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat

menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

(3) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala

Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 23

Pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu

lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan

dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu,

mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta

meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda

pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 25

(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan

pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan

mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh

suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau

pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali

ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada

Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Ti ngkat II dengan Peratu ran Daerah Tingkat I.

(3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat

yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2).

(4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului

dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

(2) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang

tertentu.

Pasal 26

(1) Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 27

(1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau

kegiatan.

(2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan

kepada pejabat yang berwenang.

(3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada

pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan

kepentingannya.

Bagian Keempat Audit Lingkungan Hidup

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 29

(1) Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan

audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak

melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat

melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(2) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

oleh Menteri.

(5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Umum

Pasal 30

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau

di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam

Undang-undang ini.

(3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di

luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang

bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

di Luar Pengadilan

Pasal 31

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai

tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif

terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki

kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil

keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 33

(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan

penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan

hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Melalui Pengadilan

Paragraf 1: Ganti Rugi

Pasal 34

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan

tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari

keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Paragraf 2 :Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 35

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan

kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan

hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan

limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas

kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung

dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari

kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang

bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

a. adanya bencana alam atau peperangan; atau

b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau

c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung

jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3 : Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 36

(1) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan

mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara

Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya

dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4 : Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup

Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 37

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau

melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang

merugikan perikehidupan masyarakat.

(1) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga

mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang

bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan

masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan

hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan

gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(1) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada

tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali

biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :

a. berbentuk badan hukum atau yayasan;

a. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut

adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 39

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat,

dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang

berlaku.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup

tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup,

diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

a. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga

terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan

bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya

kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona

Ekonomi Ekslusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan

perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,

diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana

penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan

pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau

komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke

dalam udara atau ke dalam air permukaan,

melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan

tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat

beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan

umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam

tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi

palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang

diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut

dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau

membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat

ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu

badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda

diperberat dengan sepertiga.

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau

atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan

pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan

atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk

melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam

perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas

nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan

oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang

bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau

organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap

mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa

mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar

hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau

organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan

itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus

melakukan pekerjaan yang tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan,

yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan

pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di

pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula

dikenakan tindakan tata tertib berupa:

(1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

(2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau

(3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

(4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

(5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

(6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

(1) Selambat-lambatnya lima tahun sejak diundangkannya Undangundang

ini setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan

menurut persyaratan berdasarkan Undangundang ini.

(1) Sejak diundangkannya Undang-undang ini dilarang menerbitkan izin usaha

dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang

diimpor.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundangundangan yang

berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 51

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Pasal 52

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 1997 PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

(1) Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha

Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang

wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi

sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk

hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara, merupakan kesatuan yang bulat dan

utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa

kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan

keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa

maupun

manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai

pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara

manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang

selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan,

keserasian, dan keseimbangan yang dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar

sumber daya alam dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan

generasi masa depan secara berkelanjutan.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan

sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk

mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh

karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang

dengan fungsi lingkungan hidup.

(2) Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik

wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang

berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia.

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara

Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta

yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah

wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera

dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan

kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat

dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam

menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan

Nusantara.

(2) Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas

berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi

dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan

pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan,

keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan

ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan

pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang

lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara

keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut

dikembangkannya suatu

sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu

kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan

secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

(4) Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya

alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu,

ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah

maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam

tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan

untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di

pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung

lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem

yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya

masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan

rakyat sehi ngga menu ntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota

masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan

hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lainlain,

untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan

yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi

sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan

bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk

menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi

peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa

depan.

(5) Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan

ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri, yang di antaranya

memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Di samping menghasilkan

produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan ekses,

antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila

dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan

hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Secara

global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian

produk berbasis kimia telah

meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu merupakan

tantangan yang besar terhadap cara pembuangan yang aman dengan risiko yang

kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia

serta makhluk hidup lain. Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya dan

beracun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. Yang perlu diperhatikan

adalah bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari

buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

(6) Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin

meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin

diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap

lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan

pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin

melakukan usaha dan/atau kegiatan lain. Oleh karena itu, dalam izin harus

dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan

oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lainnya. Apa yang dikemukakan

tersebut di atas menyiratkan ikut sertanya berbagai instansi dalam

pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu dipertegas batas wewenang tiaptiap

instansi yang ikut serta di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(7) Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai

bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus

diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian

hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh

asas hukum lingkungan hidup dan penaatan setiap orang akan norma hukum

lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12,

Tambahan Lembaran Negara No. 3215) telah menandai awal pengembangan

perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup

Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satu

dasawarsa sejak diundangkannya Undang-undang tersebut, kesadaran

lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara

lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak di

bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula

peningkatan kepeloporan masyarakat dalam

pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar

berperan serta, tetapi juga mampu berperan secara nyata. Sementara itu,

permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam

masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin

kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi

internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup

Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu

untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, Undangundang

ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan

perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku,

yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi,

kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman,

penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi,

hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian

sengketa li ngkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan

hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antarpihak yang bersengketa. Di

samping itu, perlu pula dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan.

Dengan cara penyelesaian

sengketa lingkungan hidup tersebut diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat

terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan

lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa

depan.

Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap

memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya

didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi

perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau

tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar

dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi

kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi,

dalam Undang-undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi. Dengan

demikian, semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat terangkum dalam

satu sistem hukum lingkungan hidup Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai angka 25

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Berdasarkan asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa

pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa

depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya

alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah

yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar

wilayah negara. Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul

kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap

sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab

tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya

kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 5

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan

dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas kerterbukaan. Hak atas

informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peranserta dalam

pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk

mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data,

keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup

yang menurut sifat dan tujuannya memang

terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak

lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik

pemantuan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan

rencana tata ruang.

Ayat (3)

Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan

keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan

cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan

antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau

perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip

keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan

dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di

bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terlepas dari

kedudukannya sebagai anggota masyarakat mencerminkan harkat manusia sebagai

individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap

orang turut berperanserta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya, peranserta

dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan

bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan

kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama

dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b

Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas

peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Huruf c

Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan

terjadinya dampak negatif.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dengan meni ngkatnya ketanggapsegeraan akan meni ngkatkan kecepatan pemberian

informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindak

lanjuti.

Pasal 8 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kegiatan yang mempunyai dampak sosial merupakan kegiatan yang berpengaruh

terhadap kepentingan umum, baik secara kultural maupun secara struktural.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan

penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi,

aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu

pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengambil keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak

yang berwenang yaitu Pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b

Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan

dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya man usia.

Huruf c

Peran masyarakat dalam Pasal ini mencakup keikutsertaan, baik dalam upaya maupun

dalam proses pengambilan keputusan tentang pelestarian daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup. Dalam rangka peran masyarakat dikembangkan kemitraan para pelaku

pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk

antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi keilmuan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perangkat yang bersifat preemtif adalah tindakan

yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang

dan analisis dampak lingkungan hidup. Adapun preventif adalah tindakan tingkatan

pelaksanaan melalui penataan

baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. Proaktif adalah tindakan pada tingkat

produksi dengan menerapkan standarisasi lingkungan hidup, seperti ISO 14000.

Perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif

misalnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan hidup, penerapan

asuransi lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup yang dilakukan secara sukarela

oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja.

Huruf f sampai huruf i

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Lingkup pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya meliputi berbagai sektor

yang menjadi tanggung jawab berbagai departemen dan instansi pemerintah. Untuk

menghindari tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan perlu adanya koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi melalui perangkat kelembagaan yang dikoordinasi

oleh Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan keaneragaman potensi sumber daya

alam hayati dan non-hayati, karakteristik kebhinekaan budaya masyarakat, dan aspirasi

dapat menjadi modal utama pembangunan nasional. Untuk itu guna mencapai

keterpaduan dan kesatuan pola pikir, dan gerak langkah yang menjamin terwujudnya

pengelolaan lingkungan hidup secara berdayaguna dan berhasilguna yang berlandaskan

Wawasan Nusantara, maka Pemerintah Pusat dapat menetapkan wewenang tertentu dengan

memperhatikan situasi dan kondisi daerah baik potensi alam maupun kemampuan daerah,

kepada perangkat instansi pusat yang ada di daerah dalam rangka pelaksanaan asas

dekonsentrasi.

Huruf b

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menugaskan kepada

Pemerintah Daerah Tingkat II untuk berperan dalam pelaksanaan kebijaksanaan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai tugas pembantuan.

Melalui tugas pembantuan ini maka wewenang, pembiayaan, peralatan, dan tanggung

jawab tetap berada pada pemerintah yang menugaskannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dengan memperhatikan kemampuan, situasi dan kondisi daerah, Pemerintah Pusat dapat

menyerahkan urusan di bidang lingkungan hidup kepada daerah menjadi wewenang, tugas,

dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) sampai ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi

kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha

dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar

dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang

akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk

menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya

digunakan kriteria mengenai :

a besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha

dan/atau kegiatan;

b luas wilayah penyebaran dampak;

c intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena

dam pa k;

e sifat kumulatif dampak;

f berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan,

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk

penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi

terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun

mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh izin yang dimaksud antara lain izin kuasa pertambangan untuk usaha di bidang

pertambangan, atau izin usaha industri untuk usaha di bidang industri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan

dengan penaatan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus

dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha

dan/atau kegiatannya. Bagi

usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan

analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana

pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin

melakukan usaha dan/atau kegiatan. Misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat

mutu limbah yang boleh dibuang ke dalam media lingkungan hidup, dan kewajiban yang

berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan

kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang

bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Apabila suatu

rencana usaha dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan atas

analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut harus diajukan bersama dengan

permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman izin melakukan usaha dan/atau kegiatan merupakan pelaksanaan atas

keterbukaan pemerintahan. Pengumuman izin melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut

memungkinkan peranserta masyarakat khususnya yang belum menggunakan

kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses

pengambilan keputusan izin.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Suatu usaha dan/atau kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah ini

harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak

menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu,

limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan

sebagai bahan baku suatu produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan

menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan

dibuang ke media lingkungan hidup.

Pembuangan (dumping) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah pembuangan limbah

sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau bahan lain yang tidak terpakai atau

daluwarsa ke dalam media lingkungan hidup, baik tanah, air maupun udara. Pembuangan

limbah dan/atau bahan tersebut ke media lingkungan hidup akan menimbulkan dampak

terhadap ekosistem. Sehingga dengan ketentuan Pasal ini, ditentukan bahwa pada

prinsipnya pembuangan limbah ke media lingkungan hidup merupakan hal yang

dilarang, kecuali ke media lingkungan hidup tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan

pengawasan, Menteri melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini merupakan pelaksanaan

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan

adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis.

Pasal 25

Ayat (1) sampai ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup

jelas Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari

pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang

menimbulkan korban.

Yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh

usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan

usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya

aki bat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Audit lingkungan hidup merupakan suatu instrumen penting bagi penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya

dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan. Dalam pengertian ini, audit lingkungan hidup dibuat secara

sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

lingkungan hidup yang berlaku, serta dengan kebijaksanaan dan standar yang

ditetapkan secara internal oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan.

Pasal 29

Ayat (1) Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan

dokumen yang bersifat terbuka untuk umum, sebagai upaya perlindungan

masyarakat karena itu harus diumumkan.Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan

untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang

berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian

hukum.

Pasal 31

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan

dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak

yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang

terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang

mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi

lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

setempat.

Pasal 32

Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak

yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat

berbentuk :

a. pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil

keputusan.

Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi

para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.

Pihak ketiga netral ini harus :

(1) disetujui oleh para pihak yang bersengketa;

(2) tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu

pihak yang bersengketa;

(3) memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau

penengahan;

(4) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

b. pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil

keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini

bersifat tetap dan mengikat para pihak yang berseng keta.

Pasal 33

Ayat (1)

Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini dimaksudkan

sebagai suatu lembaga yang mampu memperlancar pelaksanaan mekanisme

pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip

ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk

Pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang

disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi,

pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk

melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan

baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan

hidup;

menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan

perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan

tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti

kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang

perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat

dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini

dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu,

adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau

telah tersedia dana lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a sampai huruf c Cukup

jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan

perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak

kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar

yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang

ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan

membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu :

a. memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan

tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi

lingkungan hidup;

b. menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena

mencemarkan atau merusak lingkungan hidup;

c. memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk

membuat atau memperbaiki unit pengolah limbah.

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata

dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Tidak setiap organisasi lingkungan hidup dapat mengatasnamakan lingkungan hidup,

melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu. Dengan adanya persyaratan

sebagaimana dimaksud di atas, maka secara selektif keberadaan organisasi

lingkungan hidup diakui memiliki ius standi untuk mengajukan gugatan atas nama

lingkungan hidup ke pengadilan, baik ke peradilan umum ataupun peradilan tata

usaha negara, tergantung pada kompetensi peradilan yang bersangkutan dalam

memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud.

Cukup jelas

Ayat (1) sampai ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42 sampai pasal 52

Cukup jelas